MENDAMAIKAN NEGERI Rekonstruksi Hukum Penanganan Konflik Sosial dalam Bingkai Persatuan Bangsa

Manajemen konflik di Indonesia kerap terjebak dalam nalar “pemadam kebakaran”: reaktif saat api membara, namun abai terhadap bara yang tersimpan di dalam sekam. Pendekatan hukum yang bersifat top-down dan birokratis cenderung hanya melahirkan “perdamaian negatif” sebuah kondisi di mana kekerasan fisik mereda, tetapi keadilan substantif tetap tidak terpenuhi. Melalui karya ini, Penulis menghadirkan kritik fundamental terhadap rezim hukum penanganan konflik sosial saat ini. Berpijak dari kegagalan sistemik dalam tragedi Sampang hingga Papua, buku ini menawarkan manifesto rekonstruksi hukum yang progresif melalui tiga pilar utama: Pertama, menolak doktrin segregasi dan relokasi permanen yang justru melanggengkan fragmentasi sosial. Kedua, menginisiasi pelembagaan “Hakim Perdamaian” dengan memberikan mandat yuridis kepada tokoh adat dan otoritas lokal sebagai aktor kunci mediasi. Ketiga, menggeser paradigma negara dari sekadar penindakan fisik menuju Restorative Justice yang memprioritaskan pemulihan relasional