Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Buku ini membahas secara menyeluruh sistem dan praktik Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia, sebagai sarana perlindungan hukum terhadap tindakan pejabat administrasi negara yang merugikan hak warga negara atau badan hukum. PTUN menjadi mekanisme penting dalam negara hukum demokratis, guna menjamin kontrol atas kekuasaan administratif yang dilakukan pemerintah. Buku ini menjelaskan pengertian dasar hukum administrasi dan keputusan tata usaha negara, kriteria keputusan yang dapat disengketakan, hingga syarat-syarat pengajuan gugatan. Tahapan dalam proses beracara PTUN dari pengajuan gugatan, pemeriksaan, pembuktian, hingga pengambilan putusan dipaparkan secara rinci, dilengkapi dengan pembahasan mengenai jenis putusan hakim dan kekuatan hukumnya. Buku ini juga mengulas bentuk-bentuk upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta kendala dalam pelaksanaan putusan PTUN di lapangan, termasuk ketidakpatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, disinggung pula aspek mediasi dalam sengketa TUN serta isu kekinian seperti sengketa administratif berbasis elektronik (e-Government).

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan yang berkepentingan dengan perbaikan tata kelola administrasi negara dan penegakan hukum yang adil. Buku ini diharapkan mampu menjadi referensi utama dalam studi dan reformasi peradilan administrasi di Indonesia.